Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Guru dengan Tugas Tambahan

Kebijakan nasional terbaru yang guru hadapi adalah sistem penilaian prestasi kerja yang berlaku tahun 2014 sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan agar efektif meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab guru PNS adalah menjamin terwujudnya amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu.Tanggung jawab tersebut secara teknis  ada pada kegiatan pemenuhan standar nasional pendidikan. Namun demikian, peningkatan kinerja tidak sama dengan pemenuhan standar. Penilaian kinerja lebih menekankan pada pelaksanaan tugas untuk mencapai target yang ditetapkan dan disepakati bersama dengan pejabat penilai. Uraian tugas yang ditetapkan harus selaras dengan rencana kegiatan tahunan sekolah, sehingga setiap aktivitas guru dapat menjadi sumbangan terhadap perbaikan mutu sekolah secara berkelanjutan.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil harus berimplikasi terhadap meningkatnya mutu pendidikan. Oleh karena itu, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 mencakup penilaian prestasi kerja yang meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang berimplikasi secara kolektif terhadap peningkatan kinerja satuan pendidikan dalam mencapai tujuannya.

Penilaian prestasi kerja merupakan proses pengumpulan data secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap guru pada pangkalan kerjanya dan perilaku kerja. Sasaran kerja pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai pada setiap tahun penilaian.

Target yang guru tetapkan merupakan jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatannya. Target kinerja pada setiap tugas dalam jabatan meliputi kompenen kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang dapat dinilai angka kreditnya. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh guru atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di sekolah. Penilaian prilaku kerja perlu menitik beratkan pada perilaku dalam melaksanakan tugas di sekolah.

Tugas guru terkait dengan penilaian prestasi kerja tergambar pada konsep diagram berikut.

Kita mengetahui bahwa pedoman penilaian masih dalam bentuk draf. Pada draf diagram selanjutnya dikembangkan rancangan alur penilaain pretasi kerja guru yang meliputi sembilan langkah, sebagai berikut:

  1. Penyusunan SKP – pada bulan Januari guru merumuskan SKP, memilih uraian tugas, menyusun rumuasan uraian tugas ke dalam format,  yang akan dituangkan ke dalam format baku. Dalam memilih uraian tugas, guru wajib mempertimbangkan program tahunan sekolah,  uraian tugas guru dalam jabatannya, serta program tahunannya yang telah ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Mempertimbangkan berbagai komponen tersebut diperlukan agar seluruh guru bersinergi untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan program pada tingkat satuan pendidikan.
  2. Penatapan SKP oleh pejabat penilai; pada tahap ini guru menegosiasikan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan uraian tugas, rencana angka kredit yang akan diperolehnya, target kuantitas, target kualitas, dan target waktu.  Uraian tugas yang guru pilih meliputi tugas wajib dan tugas penunjang yang dapat dinilai angka kreditnya sesuai dengan ketentuan pada Permenpan 16 tahun 2009. Guru juga dapat menetapkan uraian tugas mengikuti pelatihan dengan jumlah jam yang paling mungkin diikutinya, mengikuti pendidikan jika diperkirakan dalam satu tahun penilaian akan diperoleh ijasah. Jika target mengikuti pelatihan tidak dicapai bukan karena kesalahan guru, maka uraian tugas dapat direvisi pada masa penilai yaitu pada bulan Desember. Jika target tidak terwujud bukan karena kesalahan pihak lain, maka realisasi targetnya dihitung berdasarkan realitas yang dapat dicapainya. Produk negosiasi adalah dokumen SKP yang disahkan oleh kepala sekolah.
  3.  Jika dalam negosiasi SKP antara guru dengan kepala sekolah tidak mencapai kesepakatan, maka kepala sekolah mengkonsultasikan draf SKP kepada pejabat penilai kepala sekolah untuk ditetapkan. Ketetapan pejabat penilai kepala sekolah bersifat final.
  4.  Penilaian Prestasi Kerja. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja meliputi penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja. Selama satu tahun penilaian kepala sekolah dianjurkan menghimpun data perkembangan pelaksanaan tugas guru dan perilaku kerja guru dalam Buku Catatan Pencapaian Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja.
  5.  Penilaian SKP merupakan usaha menghimpun data pencapaian target angka kredit, pencapaian target kuantitatif, kualitatif, dan waktu. Dalam menilaian pencapaian target kualitatif, kepala sekolah wajib menggunakan instrumen penilaian kinerja guru.
  6. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Dalam menilai perilaku kepala sekolah wajib menggunakan data yang diangkat dari pengalaman sehari-hari guru melaksanakan tugasnya. Penilaian perilaku kerja menggunakan instrumen penilaian perilaku kerja guru. Nilai kredit guru diperoleh dari penilaian SKP. Nilai prestasi kerja guru diperoleh dari menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Komposisi 60% SKP dengan 40% nilai perilaku.
  7.  Guru Setuju – pasca penilaian, hasil penilaian prestasi kerja diserahkan langsung kepada guru oleh kepala sekolah. Guru dapat menyatakan setuju atau tidak setuju atas hasil yang diperolehnya langsung menandatangi pernyataan persetujuannya.
  8. Guru tidak Setuju– guru yang belum dapat menerima hasil penilaian dapat menyatakan keberatannya. Pengajuan keberatan dapat dilakukan salambat-lambatnya  dalam jangka waktu 14 hari dari sejak nilai pretasi kerja diterimanya. Dalam mengajukan keberatan guru wajib menyertakan bukti fisik penunjang. Setelah menerima pernyataan keberatan, kepala sekolah mempertimbangkannya dengan seksama. Jika keberatan guru tidak dapat diselesaikan pada tingkat satuan pendidikan, maka kepsek mengkonsultasikan keberatan guru kepada atas penilainya dengan dukungan pertimbangan dari pengawas sekolah. Dalam masa 14 hari pula atasan penilai wajib memproses dan menetapkan nilai prestasi kerja yang bersifat final.
  9. Nilai pretasi kerja guru- diperoleh dari persetujuan langsung oleh guru dan nilai yang mendapat respon keberatan guru dan dan telah ditindaklanjuti dengan pertimbangan dan penetapan dari pejabat penilai kepala sekolah maka ditetapkan sebagai nilai prestasi kerja yang ditetapkan pada bulan Januari. Segera pula kepala sekolah mengajukan nilai SKP kepada tim penilai angka kredit untuk ditetapkan nilai yang dicapai guru dalam  masa satu tahun penilaian. Sampai pada tahap ini seluruh rangkaian penilaian prestasi kerja tingkat satuan pendidikan selesai.
  10. Tim penilai angka kredit – memvalidasi data dan perhitungan angka kredit yang kepala sekolah ajukan dan menetapkan angka kredit yang guru peroleh sebagai bahan pengajuan kenaikan pangkat guru. Angka kredit yang ditetapkan oleh tim penilai angka kredit ditetapkan dalam dokumen penilaian angka kredit (PAK) yang dikembalikan ke sekolah.
  11. Dokumen Portofolio Guru (Himpunan Bukti Fisik) – adalah dokumen yang perlu sekolah bangun agar informasi output penaian prestasi kerja tiap tahun dapat sekolah himpun dalam bentuk arsip digital atau manual.

Untuk melengkapi  informasi tentang penilaian prestasi kerja, silakan  pembaca perhatikan contoh SKP yang selesai dirumuskan pada 28 Juni 2014 seperti berikut:

  • [download id=”3239″]
  • [download id=”3240″]
  • [download id=”3241″]
  • [download id=”3242″]
Semoga informasi ini bermanfaat untuk mempersiapkan penilaian prestasi kerja guru pada Desember 2014. Persiapan diperlukan karena guru-guru tidak hanya menghadapi program penilaian, namun perlu mempersiapkan dokumen pendukung yang harus diselasaikan secara bertahap dalam masa setengah tahun ke depan.  Pemberlakuan penilaian SKP yang terintegrasi dengan penilaian kinerja dan perhitungan angka kredit guru perlu dipersiapkan dengan lebih cermat karena pada saat ini Badan Kepegewaian Negara telah mensyaratkan setiap orang yang akan mengajukan kenaikan pangkat pada tahun 20015 harus melampirkan nilai prestasi kerja.
Artikel terkait:

About Dr. Rahmat

Dr. Rahmat adalah pengawas sekolah, narasumber, pelatih, dan konsultan pengembangan sumber daya insani sekolah.

Comments

comments