Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tanpa Tugas Mengajar

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada pasal 54 menyatakan bahwa (1)  Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.(2) Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas  sesuai ayat satu  kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan.

Pada saat ini Dapodik telah menyesuaikan beban kerja kepala satuan pendidikan dengan tidak mewajibkan kepala sekolah masuk kelas sihingga tugas kepala sekolah yang setara 24 jam sepenuhnya digunakan untuk melaksanakan tugasnya sebagai manajer, supervisor, dan wirusaha sekolah. Karena itu, penilaian kinerja pada bulan Desember 2017 sudah seharusnya tak menyertakan porsi tugas guru dengan proporsi 25% dari target peroleh angka kredit tahunan. Atas konsekuensi ini, maka yang semula tugas tambahan kepala sekolah berubah dari 75% menjadi 100%.

Perubahan ini berdampak pada penetapan SKP yang harus direvisi, semula ditetetapkan bahwa angka kredit kepala sekolah diperoleh dari tugas sebagai guru dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dengan komposisi 25% dan 75%. Posisi ini berubah karena kepala sekolah bukan lagi sebagai tugas tambahan, melainkan menjadi sepenuhnya melaksanakan tugas kepala sekolah.

Oleh karena itu, perangkat aplikasi penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja mesti direvisi. Berikut perangkan yang dapat digunakan oleh para pengawas dalam melaksanakan tugas penilaian.

Perangkat Aplikasi Instrumen Penilaian Prestasi Kerja Pengawas 2017

Semoga bermanfaat.

 

About Dr. Rahmat

Dr. Rahmat adalah pengawas sekolah, narasumber, pelatih, dan konsultan pengembangan sumber daya insani sekolah.

Comments

comments