Dalam penerapan standar evaluasi kinerja merupakan salah satu langkah penting dalam proses penjaminan mutu. Penjaminan berarti rangkaian proses untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan program mengarah pada tujuan yang diharapkan.
Penerapan standar mutu meliputi dua kegiatan utama. Pertama, menetapkan kriteria mutu yang menjadi target program. Kedua mengukur mutu dengan yang sesuai untuk mengetahui kinerja proses dan hasil. Caranya dengan membandingkan kondisi nyata sebelum program berproses dengan target yang diharapkan. Posisi hasil pengukuran menjadi input bagi pengembangan sistem informasi sekolah.
Instrumen Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu alat ukur pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk memetakan mutu pendidikan. Hasil pengukuran dapat digunakan dalam penjaminan mutu sebagai konsekuensi penerapan standar nasional dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan kinerja sekolah sehinga berdampak pada meningkatnya efektivitas belajar siswa.
Akreditasi adalah serangkaian kegiatan penjaminan mutu dalam rangka enentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal . Pengertian ini digariskan Undang-undang sistem pendidikan pada pasal 60 ayat (1). Kewenangan pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan-atau lembaga mandiri yang berwengan sebagai akuntabilitas publik (Pasal 60 ayat (2).
Evaluasi kinerja sekolah merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan standar pendidikan. Sekolah yang tidak melakukan evaluasi kinerja berarti tidak melaksanakan standar karena sekolah berstandar pasti melakukan pengukuran kinerja. Kinerja adalah hasil yang dapat dicapai dibagi target. Jika sekolah mentargetkan 80 % siswa mencapai nilai 8, ternyata yang terealisasi hanya mencapai 60%, maka tingkat kinerja sekolah [...]
