Mengubah Kegiatan Yang Kategorikan Pungli Di Sekolah Bersama KGRS

Sekolah Stop Pungli

Segera setelah lahir Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapubersih Pungutan Liar, tersebar segera pula 58 komponen pungutan liar di sekolah. Luar biasa, daftar pungutan itu muncul seolah menjadi satu paket sistem dengan kemunculan Perpres tersebut. Setelah dikonfirmasi kepada yang berwenang, dipastikan bahwa daftar jenis pungli itu telah disebar oleh pihak siluman yang memandang perlu ada dafatar itu untuk merundung sekolah.

Anggota dari tim Biro Kemedikbud dalam pengarahan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA di Hotel Amarossa Bekasi memastikan bahwa hal itu bukan dibuat oleh pengambil kebijakan dari pihak pemerintah. Berdasarkan itu, maka dapat dipastikan pula ada pihak lain yang telah memanfaatkan ketidakpastian ini, untuk menangguk keuntungan dari sekolah dengan cara merundung sekolah dengan cara menunjukkan tindakan kebijakan sekolah yang masuk dalam kategori pungli.

Kemendikbud sesegera itu pula merespon keresahan kepala sekolah akibat perundungan dengan rencana penerbitan permendikbud tentang Komite Gotong Royong Sekolah sebagai perubahan atas peran Komite Sekolah yang telah berjalan selama ini. Dalam PP 17 tahun 2010 pada pasal 196 yaitu sebagai penimbang, pengarah, pendukung, dan pengawas. Sekolah berfungsi sebagai perwakilan seluruh orang tua siswa yang mendukung sekolah

Dalam peningkatan mutu pelayanan Komite Gotong Royong Sekolah (KGRS) tetap berfungsi  memberikan pertimbangan, pengarahan: dan dukukungan tenaga, sarana, dan prasarana; serta pengawasan pendidikan. Karena itu, KGKS perlu belajar dari pengalaman sebelumnya. Secara faktual fungsi tersebut sudah banyak yang terealisasi, namun hanya sebagian kecil pengurus komite yang mendokumentasikan. Karenanya, banyak pihak dari unsur masyarakat yang tak melihat dan mengetahui bahwa komite berfungsi sebagimana mestinya.

Dalam hal dukungan penggalangan dana, KGRS diharapkan dapat menggeser sistem pungutan ke sumbangan dan bantuan. Pungutan  adalah penarikan uang yang bersifat wajib, mengikat, dan berjangka waktu tertentu.  Bantuan adalah  pemberian dalam jumlah tertentu baik berupa uang, barang atau jasa dari pihak penyumbang dengan syarakat yang disepakati bersama. Sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Dalam perkara sumbangan, setiap orang tak wajib memberi dalam jumlah yang sama dan berapa kali melakukannya.

Tantang ke KGRS adalah memfasilitasi sekolah untuk memperoleh sumbangan sebanyak-banyaknya, dan sedapat mungkin menghindari pengumpulan dana melalui kegiatan pungutan. Pungutan sekarang masuk dalam kategori pungli. Menghimpun sumbangan tak boleh dilakukan dalam sembarang waktu sebab sumbangan dihimpun untuk menutupi kekurangan biaya dalam pemenuhan target Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.  Sumbangan yang hendak dihimpun harus sudah direncanakan dalam rencana Anggaran agar pengumpulan dana tak masuk kategori pungli.

Sejumlah komponen yang dikategorikan pungli oleh pihak tertentu, dapat berubah menjadi sumbangan, jika hal itu disepakati para pihak yang difasilitasi Komite Gotong Royong Sekolah dengan memperhatikan kriteria sumbangan.

Memang tidak semudah dulu mencari sumbangan, kecuali dapat bekerja sama dengan Komite Gotong Royong Sekolah dalam berusaha dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita nantikan pada bulan Desember ini Permendikbudnya diteken Pak Menteri.

Lima Puluh Delapan Bentuk Pungutan Yang Dikategorikan Pungli

About Dr. Rahmat

Dr. Rahmat adalah pengawas sekolah, narasumber, pelatih, dan konsultan pengembangan sumber daya insani sekolah.

Comments

comments