Pelatihan Perbaikan RKAS

Pengukuran efektivitas sebuah sekolah tidak dapat hanya mempertimbangkan faktor internal, yang menghasilkan tujuh karakter sekolah efektif seperti yang diuraikan dalam artikel terdahulu. Pada kenyataannya ada faktor eksternal yang sangat memengaruhi efektivitas sekolah. Paling tidak ada dua faktor eksternal utama yaitu faktor politik pendidikan dan persepsi masyarakat.

Politik pendidikan di Indonesia setidaknya mendorong penerapan  sistem standarisasi sekolah, di antaranya menghasilkan model Ujian Nasional, yang sangat berpihak pada pengukuran kognitif (akademik) sebagai ukuran produk belajar. Ujian Nasional sampai saat ini tidak mampu mengukur karakter sebagai bagian utama produk belajar.

Persepsi masyarakat terhadap sekolah terutama bersumber pada sejauh mana sekolah dapat memenuhi harapan masyarakat akan masa depan anaknya. Adalah hal yang sangat memprihatinkan bahwa ukuran keunggulan masa depan dalam persepsi masyarakat masih didominasi pola pikir ranking di kelas dan sekolah unggulan serta perguruan tinggi unggulan. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut faham bahwa jika anaknya tidak masuk 10 besar di kelas atau tidak masuk sekolah unggulan atau tidak diterima di perguruan tinggi unggulan maka tidak banyak yang bisa diharapkan dari masa depan anaknya.

Pandangan politik pendidikan dan persepsi masyarakat tersebut mendorong asumsi bahwa hanya perguruan tinggi unggulan yang akan menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing di dunia kerja. Sampai saat ini hanya 10 perguruan tinggi negri yang diunggulkan di Indonesia. Jika rata-rata daya tampung PTN tersebut 3000 mahasiswa, maka daya tampung keseluruhannya adalah 30.000 mahasiswa. Hanya 30.000 inilah produk belajar yang diasumsikan memiliki keunggulan yang dapat dihasilkan oleh sistem sekolah di Indonesia. Produk belajar lainnya yang tidak memenuhi asumsi tersebut luput dari perhatian sebagai produk belajar yang juga akan mengisi dunia kerja Indonesia. Mereka tidak memiliki akses psikologis yang cukup untuk menjadi produk belajar yang diharapkan.

Kenyataan ini menjadi dilema dalam membangun konsep efektivitas pada sekolah. Karena dua stake holder besar pendidikan sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat memiliki paradigma yang berbeda dengan pihak sekolah dalam mengukur efektivitas. Sebagian kecil sekolah di Indonesia sudah mengembangkan paradigma efektivitas sesuai model analisis posisi internal, tetapi sebagian besar yang lain terjebak oleh paradigma pemerintah dan masyarakat. Keterjebakan inilah yang mendorong adanya praktik “jual beli” nilai di sekolah. Pihak yang paling dirugikan adalah generasi muda sebagai subyek pendidikan yang masih sangat menggantungkan masa depannya pada sistem sekolah.

Jalan keluar jangka panjang yang dapat dilakukan adalah adanya kesepahaman antara tiga pihak, yaitu sekolah, pemerintah dan masyarakat bahwa produk belajar di sekolah bukan hanya nilai akademik (kognitif) tetapi ada nilai (value) yang lebih besar yaitu karakter, atau yang lebih luas adalah akhlak karimah.

Mudah-mudahan manfaat
Terima kasih

Anom Wiratmoyo