Tiga Pilar Utama Pelaksanaan Kurikulum 2013

Diketahui bahwa sisi yang terlemah sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan menurut data hasil evaluasi kinerja sekolah  adalah kurang efektif melaksanakan penjaminan proses. Dalam pengelolaan program RSBI maupun RSSN terpantau bahwa pelaksanaan supervisi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran belum sesuai dengan target mutu yang seharusnya. Peningkatan standar proses pembelajaran MIPA, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan penggunaan bahasa asing sebagai indikator kunci pembaharuan proses belajar belum terpantau secara efektif dalam sistem pengawasan sekolah. Itulah sebabnya memantau perkembangan keberhasilan program lebih kuat ditentukan dengan produk belajar siswa sepeti peraihan kejuaraan dariapada dengan data yang mendeskripsikan perkembangan proses pembelajaran..

Saat program RSBI disoroti sedemikian gencarnya terbukti bahwa para pemangku kebijakan kedodoran menghimpun data yang menggambarkan kinerja guru dalam memenuhi standar yang  dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus dapat menjadi sandaran akuntabilitas program.

Kondisi ini membuktikan bahwa kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh direktorat pembina dari Kemendiknas setahun sekali tidak cukup untuk mendeskripsikan berbagai kemajuan yang sekolah capai dan  mudah difahami publik.

Sejalan dengan itu, pengawas sekolah yang secara formal mendapat tugas untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pada tingkat satuan pendidikan tidak berbuat banyak untuk membantu menghimpun data perkembangan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Para pengawas sejak semula tidak dilibatkan dalam pengembangan program ini sehingga tidak dapat diharapkan membantu banyak. Padahal suskses program penerapan standar nasioal pendidikan intinya ada pada sukses pembelajaran.

Dalam pelaksanaan SSN pun terdapat kelemahan yang sama. Sekolah sangat kuat mencurahkan perhatian terhadap penyusunan program karena terkait pada perancangan anggaran bantuan sosial, namun sangat lemah dalam mengukur kinerja  pembelaran. Supervisi pembelajaran dijalankan seadanya. Intrumen supervisi yang sekolah gunakan sebagiannya tidak relevan dengan target yang tertuang dalam rencana kegiatan sekolah yang telah disahkan pemberi bantuan.

Sehubungan dengan itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yang proporsonal dan sama besarnya, yaitu, menetapkan target program dan mengukur pencapaian. Karena pelaksanaan program yang bermutu itu begantung pada tingkat keterlaksanaan kegiatan dan keterpenuhan hasil maka insturmen untuk memantau keterpenuhan standar pun hendaknya mencakup pemenuhan standar proses dan standar hasil. Hal tersebut berlaku juga dalam menilai kinerja guru dalam melaksanakan program pembelajaran.

Pengukuran hendaknya dapat menghimpun informasi yang valid tentang kinerja guru dalam memenuhi strandar proses dan standar hasil belajar. GP kali ini menyajikan Instrumen Penilaian Kinerja Guru (1908) untuk membantu para pengawas dan tim penjamin mutu di sekolah melaksanakan evaluasi kinerja.