Topik Utama »

March 17, 2012 – 3:14 pm | 793

Saat ini sedang sedang berproses identifikasi  indikator pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Produk dari proses adalah indikator operasional yang bermakna dan menjadi dasar penentuan kebijakan peningkatan mutu kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil identifikasi …

Read the full story »
Berita

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Pembelajaran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Pengelolaan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Daya Insani

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Supervisi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Home » Pengawas

Pengaturan Beban Kerja Guru dan Pengawas

Submitted by on January 18, 2010 – 5:52 pm27 Comments | 3,808

Sejalan dengan arah reformasi birokrasi, Kementrian Pendidikan Nasional telah melakukan proses pengaturan beban kerja guru dan pengawas. Dengan lahirnya perturan baru yaitu  PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru (171) telah menjadi  dasar lahirnya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Beban Tugas Guru dan Pengawas (345) pada dasarnya telah membuka harapan baru mengenai meningkatnya kepastian tugas guru dan pengawas di masa depan.

Peraturan di atas telah mengubah kebijakan yang semula guru melaksanakan tugas 18 jam dan pengawas melaksanakan tugas ekuivalen dengan 18 jam, menjadi tatap muka per minggu menjadi 24 jam dan pengawas sebagai guru memiliki beban kerja ekuivalen 24 jam tatap muka. Beban  kerja guru  dan pengawas untuk melaksanakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan standar jam kerja pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@ 60 menit) dalam 1 (satu) minggu.

Pemenuhan pengaturan ini di sekolah tidaklah mudah. Kebijakan sebelumnya dalam pengembangan KTSP yang telah mengapus beberapa mata pelajaran  dan naiknya beban kerja guru akan menimbulkan kelebihan guru di semua daerah.

Hingga kini banyak guru yang belum dapat porsi tugas sesuai dengan standar, yakni 24 jam tatap muka per minggu.

Terhadap pengawas kebijakan baru tidaklah menimbulkan kesulitan yang berarti. Standar beban kerja pengawas yang dapat diatur seperti  pada uraian berikut :

  • Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,
  • Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan dan paling banyak 15 sekolah,
  • Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,
  • Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,

Pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  • Pengawas Guru Taman Kanak-kanak (Pendidikan Usia Dini Formal) melakukan pengawasan dan membina paling sedikit sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di TK,
  • Pengawas Guru Sekolah Dasar paling sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di SD.
  • Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMP.
  • Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMA.
  • Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMK.

Dengan lahirnya pedoman pelaksanaan tugas ini,  kini tugas guru dan pengawas semakin jelas dan semakin spesifik mengukur kinerjanya. Namun kejelasan ini pada dasarnya belum cukup untuk menggerakan pemerintahan daerah terutama pemerintahan kebupaten kota untuk lebih peduli menerapkan peraturan ini secara konsisten dan persisten.

Peran pengawas di banyak kabupaten kota belum diletakkan dalam sistem kendali mutu yang seharunya. Masalahnya, baik buruknya kinerja pengawas tidak berpengaruh pada penilaian kinerja bupati dan walikota. Jadi ada atau pun tidak ada pengawas bagi sebagian besar walikota dan bupati bukan seuatu yang dapat menjadi masalah.

Artikel yang relevan:

Guru Pembaharu

Tags: ,

27 Comments »

  • This weblog seems to get a large ammount of visitors. How do you promote it? It offers a nice unique twist on things. I guess having something useful or substantial to say is the most important factor.

  • Andri says:

    Beban kerja guru sebanyak 24 jam tatap muka selama ini banyak yang dipenuhi dengan melaksanakan team teaching. Namun masa 2 tahun sebagaimana yang tertuang dalam permendiknas nomor 39 tahun 2009 tentunya sudah tidak bisa dilaksanakan sistem team teaching. Padahal guru-guru yang telah mendapatkan sertifikasi (bahkan guru yang berstatus PNS) harus memenuhi beban 24 jam tersebut. Efek yang ada saat ini adalah guru yang ke sana kemari untuk mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain. Adakah aturan khusus yang mengatur tentang jumlah kebutuhan guru di sebuah sekolah atau aturan tambahan tentang pemenuhan beban kerja guru disamping permendiknas 39/2009 dan pp no 74/2008.

  • admin says:

    Inilah urusan pada masa otonomi. Karena kekuasaan berada pada banyak pemangku kewenangan, maka proses pengambilan keputusan memerlukan lebih banyak waktu dan lebih banyak orang yang harus terlibat. Kita menunggu bagaimana jadinya.

  • yayan says:

    pada awal tahun pelajaran 2011/2012 ini didik kab/kota ada edaran perpanjangan tntang berlakunya permendiknas nomor 39 tahun 2009, dan ada permen baru yaitu permendiknas n0 30 tahun 2011, apakah sudah bisa terbit, terimakasih

  • admin says:

    GP belum mendapatkan peraturan tersebut, tks.

  • amri yulis says:

    Beban mengajar guru 24 jam per minggu memang sangat memberatkan, sehingga guru tidak dapat berinovasi, berkreasi dan berkarya disekolah selain mengajar.

  • haeruddin idaja says:

    beban mengajar guru 24 jam, sangatlah berta bagi kami yang berada di daerah kepulauan, tdk mungkin seorang guru harus mencari jam tambahan dengan menyebrang lautan, apakah ada kompensasi untuk guru yang berada di daerah kami?

  • admin says:

    Kompensasi dalam bentuk keringanan tugas kurang dari 24 jam, pak haerudin, tidak ada. Yang ada hanya keringanan untuk mecari tugas lain seperti mengajar dalam bidang studi yang serumpun atau mengerjakan tugas tambahan di sekolah sebagaimana telah diatur dalam regulasi sertifikasi guru. Semoga bapak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Salam

  • DIMYATI says:

    penghitungan beban kerja guru masing2 kabupaten berbeda-beda bahkan dalam satu kabupaten saja juga berbeda persepsi (diknas dan kemenag). Hal ini menimbulkan kebingungan pengawas pendidkan untuk khususnya PPAI yang membawahi GPAI (Diknas) dan Madrasah (kemenag). Mohon solusinya. dan mohon dikirimkan peraturan terbaru tentang Penghitungan Beban kerja guru sekaligus mapel apa saja yang menjadi serumpun. trimakasih

  • Tedi Fauzi says:

    bagaimana dengan pp no 30 tahun 2011 pak ttg beban kerja guru

  • Rachmad says:

    Pengaturan distribusi guru menunggu Petunjuk Teknis SK bersama 4 menteri.Bagaimana gambarannya?

  • admin says:

    Melihat pengumuman PMPTK Kementerian Penidikan dan Kebudayaan dinyatakan bahwa PP 30/2011 telah berakhir pemberlakuannya. Pengaturan beban kerja guru dan pengawas kembali dalam regulasi PP34/2008 dengan beban kerja 24 jam.Salam

  • admin says:

    Realisasi SK bersama itu akan semakin mudah melaksanakannya jika realisasi perubahan UU Nomor 32 tentang otonomi daerah telah selesai. Saat ini masih sedang berproses. Dalam diskusi di televisi dinyatakan juga bahwa selain pengaturan pendidikan, juga pengaturan tentang tata cara pemilihan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terus bergulir menjadi pembahasan. Para pengambil kebijakan dulu berpandangan bahwa pelaksanaan otonomi akan memudahkan peningkatan mutu pendidikan, kebijakan peningkatan pendidik akan lebih sesuai dengan kebutuhan tiap daerah karena keputusan ditentukan oleh pihak yang lebih dekat dan tahu akan kempentingan siswa, sekolah, kepala sekolah, guru, TAS. Realisasinya semua pemerintah daerah bersemangat untuk membebaskan biaya pendidikan, dan bebas dari tanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan. Salam.

  • yusma says:

    Sekarangkan PP 30/2011 sudah tidak berlaku lagi dan di tempat kami pada ribut bahwa guru harus mengajar 24 jam sesuai dengan sertifikat sertifikasinya (serumpun tidak berlaku lagi) apakah hal itu benar? soalnya di dinas pendidikan sudah mngeluarkan surat edaran seperti itu. Adakah Permen/Peraturan yang sudah terbit menggantikan PP 30/2011? kalau belum apakah kami tetap mengacu kepada PP 30/2011 padahal PP tersebut sudah kadaluarasa?
    mohon penjelasannya pa….
    trims…

  • admin says:

    Pak Yus, memang tidak semua hal yang berlaku dalam organisasi manapun dapat dibuat aturan tertulisnya. Tapi kita menghendaki semua ada dasar aturannya. Oleh karena itu, sumber konflik tumbuh subur, apalabi di situ ada nilai. Pengumuman pada situsnya PMPTK Kementerian Penidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa PP 30/2011 telah berakhir pemberlakuannya. Pengaturan beban kerja guru dan pengawas kembali dalam regulasi PP34/2008 dengan beban kerja 24 jam. Salam

  • yusma says:

    Soal aturan tertulis terkadang kita harus punya pa soalnya dasar pertanggungjawaban kita ketika datang tim pemeriksa dari pusat (Saya dibawah depag). Soal 24 Jam sesuai PP34/2008 berarti kita bisa mengajar serumpun asal 24 jam ya pa?

  • yusma says:

    oh iya pa kalo boleh tau situs PMPTK apa ya?

  • Dadan Andana says:

    Pak Yus…kami di sekolah pelosok malah dirumitkan dengan aturan lisan bahwa jam mengajar guru sesuai dengan sertifikasinya minimal 37,5 jam. Selain itu di lingkungan kerja kami tergoyahkan oleh sertifikasi berdasarkan usia. Contoh kasus ada guru yang mengajarnya baru 4 tahunan (TIK) dengan ijazah smea (sebelumnya dia honorer TU) usianya 42 tahun sekarang lolos sertifikasi padahal di sekolah kami banyak yang sudah lama mengajar tetapi usianya berkisar 38, 39 tahun. Ini sebuah ketidakadilan baru..

  • admin says:

    Memang benar Pak Dadan, jumlah jam kerja pegawai negeri per minggu ditetapkan 37,5 jam. Jika guru mendapat beban tugas 24 jam artinya setara dengan 45 menit X 24 jam pelajaran. Kebijakan lisan maupun tulisan pasti mengemban dua sisi yaitu baik dan buruk, keputusan tidak mungkin bebas masalah. Ya…dalam sertifikasi memang besar masalahnya, apalagi jika kita lihat maslahatnya terhadap peningkatan mutu hasil belajar siswa, besarkah?

  • yusma says:

    rumit juga ya??
    banyak isu yang beredar aneh2….kok kementrian pendidikan dan LPMP tidak memberikan kejelasan…
    saya kemaren baca di http://zulmasri.wordpress.com/2011/05/08/jam-wajib-mengajar-guru-mulai-tahun-pelajaran-20112012/ tentang beban mengajar guru bersertifikasi. Dan ini sudah diterapkan di dinas pendidikan tempat saya (Paringin Kalsel), sya sendiri bekerja di bawah naungan kementrian agama, saya sudah tanya ke kependais katanya keputusan baru tentang beban sertifikasi guru belum ada…makanya saya bingung. Yang jadi masalah februari ini ada pemeriksaan dari BPK pusat dan jelas saya akan terkait dalam pemeriksaan tersebut selaku wakamad kurikulum, Khawatirnya nanti ada temuan dan harus mengembalikan dana sertifikasi tersebut bagi guru yang tidak sesuai dengan peraturan.

  • yusma says:

    Pak Dadan, stahu saya yang boleh sertifikasi minimal DIII dan usia diatas 50 tahun, klo SMEA saya kurang tau…coba bapak cari Permendiknas tentang sertifikasi (saya lupa permennya no berapa)

  • admin says:

    langsung saja tulis PMPTK ya Pak Yus, insya allah ketemu.

  • veri says:

    Kalau guru selalu dibebankan mengajar 24 jam tatap muka, maka mutu pendidikan kita tidak akan pernah maju, pelayanan guru ke peserta didik tidak maksimal lagi, guru sudah lelah dan melaksanakan kewajiban untuk pemenuhan 24 jam saja, mengajar bukan di depan kelas saja, tugas guru yang lain banyak seperti menyiapkan pembelajaran, melakukan evaluasi. Dan bagaimana dengan kegiatan ekstrakurekuler seperti pengembangan diri, OSN. O2SN, FLSN, Karya Ilmiah pembinaannya yang tidak diakui. siapa lagi yang akan membina siswa padahal itu juga program pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Kami mohon kepada Bapak yang BIJAK PENGAMBIL KEPUTUSAN segala sesuatu itu dipikirkan demi kemajuan anak bangsa. yang bisa bersaing di dunia internasional

  • admin says:

    Kita sebaiknya tidak trlampau pesimis, buktinya dalam tiap tahun selalu muncul siswa yang hebat di tangan guru-guru yang sangat profesional. Kemarin sy bertemu dengan seorang guru bahasa Inggris di SMAN 1 Bogor, ia sedang bertemu dengan siswa yang baru berhasil mendapat penghargaan dari lomba debat internasional yang sedang besama-sama mengarahkan para peserta lomba speech contest di kotanya. Setahun sebelumnya sy membaca target di RPP-nya memupuk komptensi siswa berdebat dan tahun berikutnya rencananya berdampak. Sy yakin Allah ridho atas target yang dibuatnya, dan kegigihan usahanya membuahkan hasil. Ini merupakan satu dari ratusan kali saya bertemu dengan guru-guru yang hebaaat yang punya beban kerja 24 jam…..semoga jalan terbaik selalu dibukakan-Nya, amiiin.

  • lia muryani says:

    pak, teman saya brstatus PNS. disekolah asal, dia mengajar 20 jam. utk tambahan 4 jam lagi, dia mengajar di sekolah swasta. apakah itu diperbolehkan dan dpt dihitung jam ngajarnya?

  • admin says:

    Jika memperhatikan aturan pada permendiknas nomor 39 tahun 2009 pada pasal 2 menyatakan bahwa guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (24 jam) diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalannya… Sekali pun pemberlakuan itu hanya dua tahun, namun hingga saat ini departemen dan dinas belum selesai meredistribusi guru dan peraturan berikutnya belum terbit, maka hal itu masih tetap dapat berjalan. Salam

  • MUTIA says:

    permendiknas nomor 39 tahun 2009 pada pasal 2 menyatakan bahwa guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (24 jam) diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalannya. berarti guru diberi tugas mengajar di sekolah formal lainnya dan bukan guru yang mengemis tugas atau mencari-cari jam tambahan sendiri. dulu kami guru ditempatkan sesuai dengan formasi yang tersedia, rasanya bukan salah guru sehingga mereka kekurangan jam, tapi pihak yang mendistribusikan guru yang salah dalam hal ini. nah kenapa ini dibiarkan bertahun-tahun dan sekarang seakan guru yang dihukum atas kelalain kerja orang lain. tolong jelaskan peraturan atau undang-undang yang mewajibkan guru mencari jam ke sekolah formal lain.

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.