Topik Utama »

March 17, 2012 – 3:14 pm | 730

Saat ini sedang sedang berproses identifikasi  indikator pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Produk dari proses adalah indikator operasional yang bermakna dan menjadi dasar penentuan kebijakan peningkatan mutu kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil identifikasi …

Read the full story »
Berita

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Pembelajaran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Pengelolaan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Daya Insani

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Supervisi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,.

Home » Opsi

Jejak Pendapat: Otonomi Daerah Belum Efektif Mengubah Mutu Pendidikan Menjadi Lebih Baik

Submitted by on January 6, 2010 – 9:27 pm3 Comments | 958

DSCN2519Pemberlakuan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan buah dari proses reformasi.  Pada tahun 2004 undang-undang itu mengalami penyempurnaan sehingga lahirlah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Perubahan ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisensi dalam aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah.

UU NO. 32 tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi pendidikan erat terkait dengan perubahan konsep penyelenggaraan desentralisasi. Djam’an (1999: 3) menyatakan bahwa konsep sentralisasi dan desentralisasi sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan.

Salah satu kewenangan penting dalam otonomi daerah adalah menetapkan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan rangkaian proses yang berhubungan secara fungsional antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dalam pengelolaan pendidikan. Mekanismenya mengintegrasikan elemen-elemen dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Landasannya juga sama yaitu sumber daya input diubah menjadi sumber daya output. Sumber daya mengalir dari elemen input, melalui transformasi, kepada elemen output (Mcleod, 1995: 13).

Kebijkan pendidikan pada era otonomi daerah pada dasarnya merupakan serangkaian proses untuk memecahkan masalah pendidikan di daerah. Harman (1984:  15)  tentang pemecahan masalah dalam bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan pada pemenuhan 6 faktor utama. Ada pun keenam faktor itu diuraikan sebagai berikut :

1)            Pemerataan (equality).

2)            Keadilan dalam memperoleh pendidikan (equity).

3)            Pemerataan penyajian mutu pendidikan.

4)            Pemerataan pendidikan.

5)            Perlakuan sama bagi siswa : kurikulum umum bagi semua

6)            Pemerataan keluaran (out put) pendidikan : pemerataan hasil belajar.

Otonomi daerah idealnya telah menjadi ajang perjuangan tiap daerah dalam mewujudkan kinerja yang optimal pada keenam bidang di atas sebagai bagian dari usaha meningkatkan daya saing antardaerah.  Namun demikian target seperti ini sering meleset, Sergiovanny (1987: 10) mengungkapkan bahwa kebijakan bidang pendidikan pada dasarnya untuk mencapai keunggulan, meskipun sering hal itu hanya jadi retorika politis. Akuntabilitas  pendidikan tidak dapat dimanifestasikan  dalam bentuk hasil tes siswa, anggaran, dan desain sistem analisis manajemen.

Dengan menguatnya  sentuhan politik, pendekatan pengelolaan pendidikan menjadi serba populis dengan target melanggengkan kekuasaan pemerintah daerah. Pendekatan politis lebih mementingkan patisipasi dan kekuasaan daripada profesionalisme. Akibatnya, komponen strategi  di sekolah yaitu promosi, rotasi, dan demosi kepala sekolah menjadi bagian dari utama pergerakan politik daerah yang menampilkan persaingan kekuasaan daripada  perbaikan profesional edukatif-pedagogis.

Kondisi tersebut telah mendorong sebagian besar daerah terjebak dalam urusan pengelolaan kekuasaan internal daerah yang bersifat populis. Semangatnya adalah mengalokasikan sumber daya  pendidikan untuk memperkuat politik daerah.  Pendidikan tidak dialokasikan sebagai aset daya saing daerah pada konteks nasional  dan global dengan meningkatnya mutu sumber daya manusi.

Konsentrasi daerah sentris menjadi kendala terhadap tumbuhnya pemikiran mensinergikan sumber daya internal dan eksternal untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Kecendrungan tersebut sekaligus menghambat pertubuhan  akuntabilitas eksternal peningkatan mutu pendidikan. Hal itu terlihat pada kuatnya konsentrasi kepala sekolah pada kekuasaan sehingga dalam banyak kasus lebih mementingkan kegiatan seremonial politis daripada mengukur mutu operasional pendidikan di sekolah. Akibatnya lebih lanjut, sistem monitoring mutu kinerja guru mengajar dan kinerja siswa belajar terlepas dari perhatian utama pimpinan sekolah.  Pada beberapa kasus sistem kordinasi pimpinan sekolah dengan pimpinan daerah bersifat birokratis politis. Prinsip-prinsip kepemimpinan pembelajaran semakin  menjauh dari substansi  pedagogis.

Setelah otonomi berjalan 10 tahun, selama bulan Desember 2009 sampai tanggal 5 Januari 2010 Guru Pembaharu melakukan jejak pendapat  untuk mengetahui  persepsi pengunjung web mengenai pengaruh otonomi terhadap peningkatan mutu out put pendidikan. Hasilnya mengejutkan 62 %  dari 106 pengunjung menyatakan tidak dan kurang setuju otonomi daerah telah berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Sisanya 48% menyatakan setuju dan sangat setuju.

polling_otonomi_4

Hasil jejak pendapat menunjukkan bahwa  sebagian besar pengunjung  berpendapat bahwa otonomi pendidikan  belum berpengaruh positif terhadap peningakatan Pemerataan (equality), keadilan dalam memperoleh pendidikan (equity), pemerataan penyajian mutu pendidikan, perlakuan sama bagi siswa dalam menyerap kurikulum bagi semua, serta pemerataan keluaran (out put) pendidikan  dengan bukti pemerataan hasil belajar.

Kesimpulan: sebagian kecil pengunjung berpersepsi bahwa otonomi daerah telah membawa berkah perbaikan mutu pendidikan, namun sebagian besar menyatakan belum.  Ini berarti bahwa meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan dalam mewujudkan keunggulan tiap daerah masih menghadapi masalah yang menenatikan pemecahannya agar kita dapat menyatakan bahwa pada masa otonomi daerah mutu pendidikan menjadi lebih baik.

Referensi :

Harman, Grant (1984) Conceptual and theoritical issues. In J. R. Hough (Ed.). Education Policy : An International Survey (pp.13-27). London-Sidney :Croom Helm.

Mcleod (1995). Multicultural Education, http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues /educatrs/presrvce/pe3lk1.htm

Sergiovanny, T.J. et al. (1987) Educational Governance and Administration. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Guru Pembaharu

Tags:

3 Comments »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.