Catatan Pinggir: UN SMA-SMP 2010

Usai sudah pelaksanaan UN utama di SMP pada hari ini. Hajat besar nasional UN sudah selesai. Dalam beberapa minggu ke depan siswa menantikan pengumuman masilnya. UN menjadi salah satu penentu kelulusan. Pesta kelulusan telah dilakukan sebagian peserta ujian telah dilakukan sebelum masa pengumuman dengan mencorat-coret baju dan mewarnai wajah dengan cat warna-warni.

Fokus perhatian nasional setelah pengumuman kelulusan akan segera beralih pada pedaftaran siswa baru. Pusat perhatian segera pula beralih pada besarnya biaya masuk sekolah favorit. Sementara, produk belajar siswa dalam bentuk nilai UN dalam beberapa tahun terakhir luput dari perhatian publik. Dalam beberapa tahun terakhir sesungguhnya terdapat pertunjukkan hasil kinerja yang fenomenal. Jika memperhatikan tingkat kelulusan pada tiap sekolah, tidak terlihat perbedaan mutu akademik antara sekolah kelompok atas, tengah dan bawah. Semua sama baiknya, lulusan semua. Nilai yang siswa peroleh juga sama baiknya.

Jika hasil pengujian seperti itu, maka ada tiga yang perlu divalidasi. Pertama, validitas soal, kedua lihat ulang proses pengujian, ketiga lihat ulang keahlian orang-orang yang terlibat dalam pengujian. Jika pengujian dilakukan secara internal, kelemahan pada faktor instrumen, operasional, dan tingkat keahlian penyelenggara, maka akuntabilitas hasil pengujian patut diduga tidak objektif. Kaidah dasarnya adalah ketidak jujuran jika harus dibuktikan, pasti akan ditutup dengan ketidakjujuran yang lain.

Ini masalah yang sesungguhnya ada tapi tiada. Oleh karena itu,kita perlu menghimpun informasi yang disajikan sebagai catatan pinggir yang dihimpun dari berbagai sumber sebab dalam suasana yang chaos ini tidak jelas siapa, mana dan apa yang harus dibuktikan.

Beberapa peristiwa dalam penyelenggaraan UN tahun 2010 dimulai dengan  kontroversi  keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi UN Putusan Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat  tentang penyelenggaraan UN.

Dengan adanya keputusan, beberapa pihak memandang bahwa pelaksanaan UN cacat hukum sehingga UN tidak layak untuk dilaksanakan. Pihak lain yaitu pemerintah mengangap bahwa putusan tersebut meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, sehingga tidak menyentuh pelarangan pelaksanaan UN.

Memang putusan MA itu tidak secara eksplisit menyatakan melarang penyelenggaraan UN. Artinya, tidak ada putusan yang menyatakan UN dilarang. Jadi UN tahun pelajaran 2009/2010 tetap dilaksanakan.

Persiapan untuk penyelenggaraan UN pun digelar oleh berbagai pihak  agar siswa memiliki kesiapan kompetensi menghadapinya, bentu persiapan diantaranya sekolah memberikan berbagai latihan soal. Saking serius dan banyaknya formula soal yang dilatihkan banyak siswa menyatakan bosal hingga timbul gejala mual.

Persiapan ini pun tak luput dari perhatian lembaga-lembaga bimbingan belajar yang menawarkan paket paket khusus terkait persiapan UN. Tidak hanya itu, doa bersama atau istigosah digelar di banyak sekolah agar memberikan ketenangan dan keyakinan kepada para siswa dalam menghadapi pengujian.

Sebelum penyelenggaran UN, Pemerintah sendiri melalui Kementrian Pendikan Indonesia dan BSNP terus menghimbau agar semua pihak dapat menyelenggarakan UN secara jujur dan sekolah atau pemerintah dihimbau agar tidak perlu mengejar target lulus 100 % jika dilakukan dengan ketidakjujuran. Sejauh mana seruan ini berpengaruh pada semangat pemangku kepentingan di kabupaten/kota hingga sekolah, belum terukur.

Pelaksanaan UN hari peratama SMA pun langsung ditinjau oleh Wakil Presiden yang melakukan sidak dibeberapa sekolah di Jakarta. Hampir seluruh media masa pun turut memantau penyelenggaan UN, Kita bisa menelaah berbagai berita negative mengenai penyelenggaraan UN seperti kasus tertukarnya soal yang di ujikan di provinsi Bali, berita kebocoran UN di beberapa daerah, menyebarnya jawaban soal melaui SMS, tertangkapnya siswa yang sedang membagikan lembar jawaban  dan beberapa informasi miring lainnya tentang penyelenggaraan UN.

Informasii tersebut terus bertambah dengan adanya  UN pada tingkat SMP.  Kasus keruksakan lembar keja siswa sampai kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan UN pun terus menghiasi berbagai pemberitaan pada media masa.

Harian Kompas.com mengungkapkan bahwa guru-guru mengeluh karena banyak siswa sudah memiliki bocoran soal dan lembar jawaban sebelum UN dimulai. Menurut berbagai sumber, menyatakan bahwa mereka tidak berarti banyak karena diminta “pengertiannya” oleh sesama guru atau kepala sekolah tempat mereka mengawas.

Kabar pun berlanjut dengan yang lebih menyedihkan datang dari Kecamatan Medan Timur, tepatnya di sebuah SMP di Pulo Brayan. Menurut siswa, seorang guru meminta para siswanya untuk memberikan nomor telepon selulernya guna mengirim bocoran jawaban soal UN Bahasa Indonesia. Lima siswa yang tidak memberikan nomor ponselnya diduga dipukul hingga menangis. Mereka juga diancam untuk tidak membocorkan hal itu kepada pihak lain. Tak hanya itu, ia meminta para siswa membayar Rp 100.000 per siswa sebagai uang terima kasih atas pembocoran jawaban soal UN itu. Wallohualam.

Rektor Universitas Sumatera Utara Prof Syahril Pasaribu menilai bahwa UN terlalu diutamakan sebagai ukuran kelulusan siswa. Hal itu memunculkan dorongan kuat pada diri siswa untuk lulus UN, sementara guru juga memiliki dorongan serupa.  Jika ada siswa yang tidak lulus, bukan hanya siswa dan orangtuanya yang malu, institusi sekolah pun ikut tercoreng. Kondisi itu kemudian mendorong banyak pihak untuk mencari berbagai cara agar siswa lulus UN  (http://edukasi.kompas.com/read/2010/04/01/0936064).

Seto Mulyadi, seperti yang dikutip antara, yang menilai pelaksanaan UN sebagaimana ia sampaikan pada hari Kamis di Jogjakarta.

“Apa betul UN dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Saya sangat berharap, ada semacam introspeksi terhadap UN sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan,”  Menurut dia, UN seharusnya bukan menjadi penentu keberhasilan pelajar dalam menempuh pendidikan dari sebuah jenjang sekolah, tetapi UN untuk melakukan pemetaan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

“UN tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk mengukur kemampuan anak, karena standar pendidikan di Indonesia belum merata. Saya mohon, ada evaluasi terhadap UN,” katanya.

Lepas dari itu, secara umum penyelenggaraan UN tahun 2010 telah berjalan lebih tertib pelaksanaannya bila dibandingkan degan tahun sebelumnya, namun jauh di kedalamannya, validitas hasil masih harus kita tunggu.  Kita mengharapkan berita  selanjunya akan lebih  menyejukan hati dan bisa meyakinkan kita bahwa UN telah terselenggara dengan jujur dan lancar.

Hal itu tentu sangat beralasan. Jika pendidikan kita telah kehilangan kejujurannya, objektivitasnya, instrumen pengujian sudah tidak valid lagi, maka apa lagi yang dapat bangsa ini harapkan di masa depan. Berbagai fenomena yang muncul dalam banyak panggung sandiwara bangsa ini setidaknya dapat ditelusuri dari mana sebabnya. Jika pendidikan tak jujur dan kehilangan rohnya, maka pendidikan itu tak lebih baik dari main pasir di pantai. Membangun gundukan pasir dengan berpanas-panas, setelah terbentuk meninggi, gundukan pun dilumatkan …….(admin)

About Dr. Rahmat

Dr. Rahmat adalah pengawas sekolah, narasumber, pelatih, dan konsultan pengembangan sumber daya insani sekolah.

Comments

comments

1 comments

This blog appears to get a great deal of visitors. How do you get traffic to it? It gives a nice unique spin on things. I guess having something authentic or substantial to say is the most important factor.