UU BHP Tak Berkekuatan Hukum Yang Mengikat

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Moh Mahfud MD, dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK tanggal 30/3/2010, mengatakan bahwa UU BHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam putusan setebal 403 halaman, MK memberikan 5 alasan mengapa MK menggugurkan eksistensinya ([download id=”1″]).

  1. UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain.
  2. UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitasnya kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang sama.
  3. Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan.
  4. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945.
  5. Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.

MK berpendapat, ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU BHP, pada umumnya merupakan penyeragaman dalam bentuk tata kelola dan karena itu mengandung banyak kontroversi terbukti dengan banyaknya perkara permohonan pengujian UU BHP yang diajukan.

Penyeragaman itu dinilai terjadi karena dengan UU BHP tersebut para penyelenggara pendidikan haruslah berbentuk BHP. Ini berarti yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis harus menyesuaikan diri dengan tata kelola melalui perubahan akta dalam waktu enam tahun.

Apabila hal itu tidak dilakukan, maka yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis akan mendapat sanksi/hukuman walaupun berbentuk administrasi.

Menurut MK, adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan dalam satu bentuk sebagaimana ditentukan dalam UU BHP dapat diartikan melarang sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat di luar BHP, yang sama saja melarang bentuk kegiatan perserikatan dan perkumpulan yang dijamin dalam UUD 1945.

UU BHP, menurut MK, merugikan yayasan dan menghilangkan hak untuk menyelenggarakan pendidikan serta tidak adanya pengakuan terhadap eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.

MK berpendapat bahwa penghilangan peran yayasan sebagai penyelenggara pendidikan sama saja dengan merugikan hak-hak konstitusional para pengelola yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tersebut.

Uji materi UU BHP ini antara lain juga diajukan oleh sejumlah yayasan yang bergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI).

Menteri Pendidikan menyatakan “Posisi pemerintah adalah melaksanakan aturan perundangan. Pemerintah menaati, mengormati setiap putusan dari lembaga-lembaga negara sesuai dengan tugasnya, baik yang terkait dengan hukum, pemerintahan, atau pun Hankam,” kata Mendiknas Muhamamad Nuh.

Wakil Presiden Boediono menyatakan pula akan mematuhi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)yang menyatakan UU itu inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.

“Wapres akan mengikuti keputusan MK dan akan segera mengambil tindakan untuk melakukan penyesuaian yang harus dikerjakan. Pemerintah akan mengikuti keputusan MK,” kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keputusan MK tersebut tentu akan membawa dampak terhadap sistem pendidikan nasional, namun Wapres akan mempelajari seluruh keputusan dan apa yang harus dilakukan untuk menjamin sistem pendidikan nasional agar tetap baik.

Jakarta (ANTARA/Detik News)

About Dr. Rahmat

Dr. Rahmat adalah pengawas sekolah, narasumber, pelatih, dan konsultan pengembangan sumber daya insani sekolah.

Comments

comments

1 comments

This domain appears to recieve a good ammount of visitors. How do you promote it? It offers a nice unique spin on things. I guess having something real or substantial to talk about is the most important thing.